Sri Wulan Mega, S.Farm, Apt
Layanan Informasi dan Pengaduan
- Setiap Hari Kerja
- Senin - Kamis : 07.30 - 16.00, Jumat : 08.00 - 16.30
Thusy Eka Putri, S.Si
Layanan Informasi dan Pengaduan
- Setiap Hari Kerja
- Senin - Kamis : 07.30 - 16.00, Jumat : 08.00 - 16.30
Niniek Ambarwati, S.Si., Apt
Layanan Informasi dan Pengaduan
- Setiap Hari Kerja
- Senin - Kamis : 07.30 - 16.00, Jumat : 08.00 - 16.30
Sidhi Hutami Prameswari, A.Md
Layanan Informasi dan Pengaduan
- Setiap Hari Kerja
- Senin - Kamis : 07.30 - 16.00, Jumat : 08.00 - 16.30
Harisa Eka Septiarani, S.Kom
Layanan Sampel Pihak Ketiga
- Setiap Hari Kerja
- Senin - Kamis : 07.30 - 15.00, Jumat : 08.00 - 15.30
Rani Oktaviani
Layanan Frontliner
- Setiap Hari Kerja
- Senin - Kamis : 07.30 - 16.00, Jumat : 08.00 - 16.30
Devi Novianti, S.Si, Apt
Layanan Sertifikasi
- Setiap Hari Kerja
- Senin - Kamis : 07.30 - 16.00, Jumat : 08.00 - 16.30
Rian Friansa, S.Farm, Apt
Layanan Sertifikasi
- Setiap Hari Kerja
- Senin - Kamis : 07.30 - 16.00, Jumat : 08.00 - 16.30
Nely Suryani Nopi, S.Si, Apt., M.Farm
Layanan Sertifikasi
- Setiap Hari Kerja
- Senin - Kamis : 07.30 - 16.00, Jumat : 08.00 - 16.30
apt. Dewi Maria Simanjuntak, S.Farm
Layanan Sertifikasi
- Setiap Hari Kerja
- Senin - Kamis : 07.30 - 16.00, Jumat : 08.00 - 16.30
Henny Realita
Layanan Sampel Pihak Ketiga
- Setiap Hari Kerja
- Senin - Kamis : 07.30 - 15.00, Jumat : 08.00 - 15.30
Grecia A. T. Sijabat, A.Md.Akun
Layanan Sampel Pihak Ketiga
- Setiap Hari Kerja
- Senin - Kamis : 07.30 - 15.00, Jumat : 08.00 - 15.30
Ragil Aji Saputra, S.Kom
Layanan Sampel Pihak Ketiga
- Setiap Hari Kerja
- Senin - Kamis : 07.30 - 15.00, Jumat : 08.00 - 15.30
Firdaus Umar, S.Si, Apt
Layanan Informasi dan Pengaduan
- Setiap Hari Kerja
- Senin - Kamis : 07.30 - 16.00, Jumat : 08.00 - 16.30
dr. Rahmaniah, M.Biomed
Layanan Informasi dan Pengaduan
- Setiap Hari Kerja
- Senin - Kamis : 07.30 - 16.00, Jumat : 08.00 - 16.30
apt. Ghina Allaniyyah, S. Farm
Layanan Informasi dan Pengaduan
- Setiap Hari Kerja
- Senin - Kamis : 07.30 - 16.00, Jumat : 08.00 - 16.30
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TRIWULAN 4 TAHUN 2022
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TRIWULAN 1 TAHUN 2023
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TRIWULAN 2 TAHUN 2023
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TRIWULAN 3 TAHUN 2023
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TRIWULAN 4 TAHUN 2023
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TAHUN 2024
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BULAN JANUARI 2024
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BULAN FEBRUARI 2024
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BULAN MARET 2024
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BULAN APRIL 2024
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BULAN MEI TAHUN 2024
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BULAN JUNI TAHUN 2024
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BULAN JULI TAHUN 2024
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BULAN AGUSTUS TAHUN 2024
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BULAN OKTOBER TAHUN 2024
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BULAN NOVEMBER TAHUN 2024
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BULAN DESEMBER TAHUN 2024
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BULAN JANUARI TAHUN 2025
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BULAN FEBRUARI TAHUN 2025
- MONEV RATL SKM JANUARI 2024
- MONEV RATL SKM FEBRUARI 2024
- MONEV RATL SKM MARET 2024
- MONEV RATL SKM APRIL 2024
- MONEV RATL SKM MEI 2024
- MONEV RATL SKM JUNI 2024
- MONEV RATL SKM JULI 2024
- MONEV RATL SKM AGUSTUS 2024
- MONEV RATL SKM OKTOBER 2024
- MONEV RATL SKM DESEMBER SKM 2024
- MONEV RATL JANUARI SKM 2025
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BULAN MARET TAHUN 2025
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BULAN APRIL TAHUN 2025
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BULAN MEI TAHUN 2025
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BULAN JUNI TAHUN 2025
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BULAN JULI TAHUN 2025
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TAHUN 2025 SEMESTER 2
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BULAN JULI TAHUN 2025
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BULAN AGUSTUS TAHUN 2025
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025
- LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BULAN OKTOBER TAHUN 2025
Apakah kosmetik yang sudah kedaluwarsa masih aman untuk digunakan?
Produk kosmetik yang sudah melewati batas kedaluwarsa disarankan tidak digunakan kembali karena sudah tidak terjamin mutunya.
Apakah produk kosmetika berupa krim dan sabun muka dari produsen yang sama, keduanya memiliki nomor notifikasi yang sama?
Produk kosmetika dan sabun muka dari produsen yang sama, keduanya memiliki nomor notifikasi yang berbeda .
Bolehkah produsen kosmetika mendistribusikan produknya dalam bentuk bulk ke tempat pijat refleksi?
Semua produk kosmetik yang beredar di pasaran harus ternotikasi di BPOM. Pendistribusian kosmetik dengan ukuran kemasan dan jenis kemasan (ukuran besar) yang diedarkan harus sesuai dengan jenis kemasan dan ukuran kemasan yang disetujui saat pendaftaran.
Bagaimana cara mengetahui batasan ukuran produk kosmetika yang diperbolehkan
Tidak terdapat aturan yang membatasi ukuran produk kosmetika. Ukuran/netto kemasan besar harus dijelaskan distribusinya kemana, untuk menghindari terjadi nya re-packing.
Apakah arti expired date pada produk kosmetik yang tertulis April 2016 ditujukan untuk kadaluarsa stikernya? apakah produk kosmetika tersebut masih bisa digunakan?
Penulisan expired date ditujukan untuk masa kadaluarsa produk bukan stickernya, masa kadaluarsa yang hanya mencantumkan bulan dan tahun saja artinya produk tersebut dapat digunakan hingga akhir bulan tersebut.
Apakah pada kosmetik yang akan didaftarkan, perlu mencantumkan call center (produsen/importir) produk tersebut pada kemasan?
Penandaan kosmetika paling sedikit harus mencantumkan, salah satunya adalah nama dan alamat lengkap produsen, sesuai Peraturan Kepala BPOM Nomor Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.
Pencantuman nomor call center dikemasan tidak wajib dan tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing.
Peraturan Apa Saja Yang Dapat Dijadikan Acuan Teknis Dalam Pendaftaran Pangan Olahan?
Dalam penilaian keamanan pangan mengacu kepada semua peraturan yang terkait dengan standar dan persyaratan pangan olahan, yang antara lain mengenai:
1. Pendaftaran Pangan Olahan
2. Kategori Pangan
3. Cemaran Mikrobiologi dan Kimia
4. Bahan Tambahan Pangan
5. Informasi Nilai Gizi
6. Klaim
7. Pelabelan
8. Pangan Steril Komersial
9. Pangan Produk Rekayasa Genetik
10. Pangan Organik
11. Pangan Iradiasi
12. Pangan untuk Keperluan Gizi Khusus
Pangan Olahan Apa Saja Yang Wajib Didaftarkan Di Badan POM?
Setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar yang diterbitkan oleh Kepala BPOM RI. Pangan tersebut termasuk:
a. Pangan fortifikasi;
b. Pangan SNI wajib;
c. Pangan program pemerintah;
d. Pangan yang ditujukan untuk uji pasar; dan/atau
e. BTP
Adakah Pangan Olahan Yang Tidak Wajib Didaftarkan Di Badan POM?
Pangan olahan yang tidak wajib didaftarkan di BPOM, yaitu pangan olahan yang :
a. Diproduksi oleh industri rumah tangga Pangan;
b. Mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari;
c. Diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan:
1. Sampel dalam rangka pendaftaran;
2. Penelitian;
3. Konsumsi sendiri;
d. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
e. yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir; f. pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen;
g. pangan siap saji; dan/atau
h. pangan yang hanya mengalami pengolahan minimal (pasca panen) meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan/atau blansir serta tanpa penambahan BTP, kecuali BTP untuk pelilinan.
Kriteria Apa Yang Harus Dipenuhi Pangan Olahan Yang Akan Didaftarkan?
Pangan olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi kriteria keamanan, mutu, dan gizi meliputi:
a. parameter keamanan, yaitu batas maksimum cemaran mikroba, cemaran fisik, dan cemaran kimia;
b. parameter mutu, yaitu pemenuhan persyaratan mutu sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku; dan
c. parameter gizi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
Selain itu, pangan olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi persyaratan label, cara produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi pangan olahan yang baik, dan cara ritel pangan olahan yang baik
Bilamana Pendaftaran Pangan Olahan Diajukan Secara Terpisah?
Pendaftaran pangan olahan diajukan secara terpisah, apabila memiliki perbedaan dalam hal: a. jenis pangan;
b. jenis kemasan;
c. komposisi;
d. nama dan/atau alamat sarana produksi di wilayah Indonesia;
e. nama dan/atau alamat sarana produksi asal di luar negeri;
f. nama dan/atau alamat importir/distributor; atau
g. desain Label.
Contoh:
1. Pengajuan produk dengan beberapa jenis varian rasa (misalnya rasa anggur, jeruk, stroberi, dan sebagainya) dilakukan untuk masing-masing varian. Jika dalam satu kemasan produk terdapat berbagai varian rasa (assorted), dapat didaftarkan juga dalam satu pengajuan.
2. Untuk produk dengan beberapa ukuran gramasi (50 g, 100 g, 250 g, dan seterusnya) dalam satu varian produk dengan desain label dan jenis kemasan yang sama, dapat didaftarkan dalam satu pengajuan
Bagaimana Ketentuan Pencantuman Jenis Kemasan (berat Bersih Satuan) Sesuai NIE Pada Produk Sosis Atau Bakso?
Sesuai ketentuan Permendag No.31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus, pencantuman jenis kemasan (berat bersih satuan) sesuai NIE pada produk sosis atau bakso cukup dicantumkan pcs nya saja, tidak perlu mencantumkan gram per pcs-nya (@ … g). Contoh: Plastik (400 g / 4 pcs)
Apakah Pangan Olahan Yang Dijual Untuk Keperluan Hotel, Restoran Dan Katering Perlu Didaftarkan?
Untuk pangan olahan yang langsung dijual ke hotel, restoran dan katering dan digunakan untuk membuat pangan olahan lainnya tidak perlu didaftarkan, kecuali jika pangan olahan tersebut dalam bentuk kemasan eceran (retail packaging) dan berlabel lengkap.
Apakah Produk Yang Langsung Didistribusikan Ke Konsumen Dalam Bentuk Kemasan Eceran Pada Sebuah Food Service Yang Pada Penyajiannya Konsumen Menyajikan Sendiri Harus Didaftarkan?
Terkait produk ditujukan untuk distribusi langsung kepada konsumen, maka produk diarahkan untuk didaftarkan dengan melengkapi pencantuman informasi pada label berupa nama jenis, komposisi, dan lain-lain sesuai persyaratan pada label pangan olahan
Apakah Produk Private Label (mencantumkan Logo Hotel, Maskapai Penerbangan, Dan Sebagainya) Harus Didaftarkan Terpisah Dari Produk Dengan Merek Yang Sama Dan Bukan Private Label? Apakah Ada Prosedur Khususnya?
Private Label harus didaftarkan secara terpisah (daftar baru). Prosedur dan persyaratannya sama seperti pendaftaran baru, namun ditambah surat kerjasama
Apakah Pangan Olahan Yang Sedang Dalam Proses Pendaftaran Di BPOM Dapat Diperjualbelikan/ Diedarkan?
Produk yang sedang dalam proses pendaftaran di BPOM tidak dapat diperjualbelikan/diedarkan, sehingga jika terdapat produk yang sedang dalam proses pendaftaran dan belum mendapatkan nomor izin edar diperjualbelikan di pasaran, produk tersebut termasuk ke dalam produk ilegal.
Bagaimana Cara Pendaftaran Pangan Yang Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga?
Pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga harus memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apakah Semua Jenis Pangan Dapat Didaftarkan Untuk Memperoleh Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT)
Tidak.
Jenis pangan yang dapat didaftarkan untuk memperoleh Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT) tercantum dalam Peraturan Kepala BPOM No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
Apa Bentuk Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan Yang Dikeluarkan Oleh Badan POM?
Bentuk persetujuan pendaftaran berupa Surat Izin Edar dengan mencantumkan nomor izin edar, untuk pangan olahan produksi dalam negeri berupa tulisan BPOM RI MD yang diikuti dengan digit angka, dan untuk pangan olahan produksi luar negeri berupa tulisan BPOM RI ML yang diikuti dengan digit angka
Berapa Lama Masa Berlaku Izin Edar?
Izin Edar berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang melalui Pendaftaran Ulang. Izin Edar yang telah habis masa berlakunya dinyatakan tidak berlaku
Apakah Nomor Izin Edar Akan Tetap Berlaku Selama 5 (lima) Tahun Untuk Pangan Olahan Yang Didaftarkan Berdasarkan Perjanjian Atau Penunjukan Jika Masa Berlaku Dokumen Tersebut Kurang Dari 5 (lima) Tahun?
Nomor Izin Edar (NIE) pangan olahan yang didaftarkan dan diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan atau sertifikasi atau dokumen lain sejenis dengan masa berlaku kurang dari 5 (lima) tahun tetap berlaku 5 tahun dengan catatan sebelum dokumen tersebut di atas berakhir masa berlakunya, pendaftar harus memperbaharui dan mengupload dokumen-dokumen tersebut ke dalam sistem. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi oleh pendaftar, maka NIE berakhir sesuai dengan masa berlakunya dokumen tersebut
Apa Arti Dari Digit Angka Pada NIE Produk Pangan?
Sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM No 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan Pasal 75 ayat (3) disebutkan digit angka berisi informasi identitas pangan olahan yang meliputi perusahaan, lokasi produsen, nomor urut produk, jenis kemasan, dan jenis pangan.
Bagaimana Ketentuan Pemberlakuan Izin Edar Untuk Pendaftaran Single MD?
Ketentuan pemberlakuan izin edar untuk pendaftaran Single MD adalah sebagai berikut:
1. Izin Edar diberikan untuk masing-masing lokasi sarana produksi dengan Nomor Izin Edar yang sama.
2. Izin Edar untuk sarana produksi yang pertama diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Masa berlaku Izin Edar Pangan Olahan untuk sarana produksi yang didaftarkan selanjutnya mengikuti masa berlaku Izin Edar yang diterbitkan untuk sarana produksi yang pertama didaftarkan.
Bagaimana Kriteria Pengajuan Single MD?
Pemberian satu nomor izin edar (Single MD) hanya dapat dilakukan untuk satu pangan olahan yang diproduksi oleh perusahaan yang memiliki beberapa sarana produksi di lokasi berbeda di wilayah Indonesia yang memiliki kesamaan dalam hal:
• Komposisi;
• Kualifikasi bahan baku;
• Proses produksi;
• Nama perusahaan yang mendaftarkan dengan nama perusahaan yang memiliki sarana produksi, dan
• Desain label pangan olahan. Dalam hal Label produk Single MD mencantumkan keterangan halal, maka seluruh sarana produksi produk tersebut harus tersertifikasi halal
Apakah Untuk Mendaftarkan Pangan Olahan Dikenai Biaya Pendaftaran?
Ya.
Biaya pendaftaran mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
Bagaimana Tata Cara Pembayaran PNBP Pendaftaran Pangan Olahan?
Tata cara pembayaran PNBP pendaftaran pangan olahan adalah sebagai berikut:
a. Pendaftar yang mengajukan permohonan pendaftaran melalui e-registration dan telah memasuki status “Pendaftar – Pembayaran SPB/HPR” akan mendapatkan Surat Perintah Bayar (SPB) yang berisi 15 digit nomor billing ID MPN G2.
b. Pembayaran PNBP pendaftaran pangan olahan dapat dilakukan dengan menggunakan 15 digit nomor billing ID MPN G2 melalui teller, ATM, internet banking, mobile banking maupun EDC di bank yang telah ditunjuk.
c. Pembayaran diberlakukan hanya menggunakan sistem single payment, sedangkan sistem multi payment tidak diberlakukan. Pembayaran PNBP dengan menggunakan billing ID MPN C2 tidak dikenakan biaya administrasi bank selama pembayaran dilakukan di bank yang telah ditunjuk.
d. Billing ID dalam SPB akan kadaluarsa dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPB. Apabila dalam batas waktu tersebut tidak dilakukan proses pembayaran, maka billing ID tersebut dianggap batal dan dihapus dari sistem.
e. SPB yang telah dibayarkan, apabila di preview kembali akan memuat informasi NTPN dan statement LUNAS.
Mengapa Pembayaran SPB E-registration Pangan Olahan Tidak Dapat Memilih Multi Payment?
Karena telah terkoneksi Sistem MPN G2 Simponi dengan e-registration pangan olahan untuk pembayaran PNBP Pendaftaran Pangan Olahan dimana hanya diberlakukan sistem single
Apa Saja Jenis Registrasi Pangan Olahan?
Jenis Registrasi Pangan Olahan meliputi:
1. Registrasi Baru
2. Registrasi Variasi
3. Registrasi Ulang
Bagaimana Cara Melakukan Registrasi Pangan Olahan?
Registrasi Pangan Olahan dilakukan dengan cara elektronik/ berbasis web melalui https://e reg.pom.go.id